SOPPENG –Soppengtoday.id - Proses seleksi mitra media dalam pengelolaan anggaran publikasi di lingkungan Kominfo Soppeng menuai sorotan tajam dari kalangan wartawan. Sejumlah jurnalis mempertanyakan transparansi dan keadilan dalam tahapan seleksi yang dinilai tidak berjalan terbuka.
Sorotan muncul setelah adanya perbedaan perlakuan terhadap media peserta. Beberapa media yang dinyatakan tidak lolos mengaku tidak pernah dimintai kelengkapan administrasi ataupun mendapat pemberitahuan resmi terkait kekurangan dokumen.
“Kami tidak pernah dihubungi untuk melengkapi berkas, tiba-tiba dinyatakan tidak lolos. Dasarnya apa?” ujar salah satu perwakilan media.
Sebaliknya, terdapat media lain yang justru dihubungi langsung untuk melengkapi dokumen administrasi. Kondisi ini memicu dugaan adanya ketidaksetaraan dalam proses seleksi mitra publikasi yang menggunakan anggaran publik.
Ketua Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara (LPKN), Alfred Surya Putra Panduu, menegaskan bahwa pengelolaan anggaran publik wajib mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Jika benar ada perbedaan perlakuan, ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan objektivitas. Seleksi mitra media tidak boleh tebang pilih,” tegasnya.
LPKN menyatakan akan melakukan pemantauan lebih lanjut serta membuka ruang pengaduan bagi media yang merasa dirugikan. Sementara itu, para wartawan mendesak Kominfo Soppeng segera memberikan klarifikasi terbuka terkait mekanisme dan standar verifikasi seleksi.
Publik kini menunggu penjelasan resmi. Transparansi dinilai menjadi kunci menjaga kepercayaan insan pers dan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran publik.
(Agusman)
